NarasiSulut, Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga kerukunan umat beragama dan mendukung ketahanan pangan daerah. Hal ini diwujudkan melalui audiensi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026)

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., MAP, didampingi Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., serta Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Ny. Martina Dondokambey-Lengkong, S.E.

Rombongan Pemkab Minahasa diterima oleh Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag RI, Muhammad Adid Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D., bersama Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan, Hery Susanto, S.S., M.AP.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu strategis, khususnya terkait penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Minahasa yang dikenal sebagai daerah majemuk. Kerukunan dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial serta menciptakan suasana masyarakat yang aman, damai, dan kondusif.

Selain itu, audiensi juga menyoroti peran strategis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mendukung program-program pemerintah daerah. FKUB diharapkan tidak hanya berperan dalam menjaga harmoni antarumat beragama, tetapi juga turut berkontribusi dalam program ketahanan pangan sebagai salah satu langkah menekan laju inflasi dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Bupati Minahasa Robby Dondokambey menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus menjalin kerja sama dengan Kemenag RI dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat persatuan, toleransi, serta pembangunan berkelanjutan di Minahasa.

Audiensi ini turut didampingi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Minahasa, Kepala Dinas Pangan, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Kehadiran perangkat daerah tersebut menjadi wujud nyata sinergi lintas sektor dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Minahasa. (AS)
