NarasiSulut, Jakarta– Komitmen Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditegaskan. Adapun Polri menggelar rapat koordinasi lintas sektor Jumat (6/2/26) bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rapat ini difokuskan pada penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai daerah.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri tersebut dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol. Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, serta diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Brigjen Langgeng menegaskan bahwa capaian nasional tanpa impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025 menjadi pijakan kuat untuk menyusun strategi yang lebih solid pada tahun 2026.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak pada 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 berjalan lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Langgeng.
Polri Jadi Jembatan Permodalan Petani
Di sektor hulu, Polri berperan aktif menjembatani kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi keterbatasan permodalan. Melalui sinergi dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani jagung.
Implementasi nyata program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis (Jawa Barat), di mana petani memperoleh kredit modal usaha untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
Mewakili Himbara, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Harga Dijaga, Petani Terlindungi
Tak hanya fokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga mengawal stabilitas harga jagung di tingkat petani. Langkah ini dilakukan untuk mencegah petani terjebak praktik tengkulak yang membeli hasil panen dengan harga rendah.
Sebagai solusi konkret, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen jagung petani dengan harga yang menguntungkan. Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah, dan harga pembelian sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong harga beli yang berpihak kepada petani, sesuai HPP Bulog Rp6.400 per kilogram,” tegas Brigjen Langgeng.
Dorong Produksi dan Kesejahteraan Berkelanjutan
Program ketahanan pangan ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, memutus ketergantungan petani pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan. Dengan pendampingan manajerial dan kepastian pasar, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara profesional, membayar kewajiban kredit tepat waktu, dan meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri optimistis ekosistem pertanian jagung pakan ternak nasional semakin kuat, mandiri, dan mampu menjadi penopang utama kesejahteraan petani jagung Indonesia. (Tim)
About the Author
