NarasiSulut, Manado — Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si, MAP, menghadiri pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (26/2/2026), yang digelar di Graha Gubernur Sulawesi Utara.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, secara resmi mengukuhkan Hendrik Pagiling, SH, MH sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara.
Acara ini dirangkaikan dengan peresmian 1.839 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Sulawesi Utara serta pembukaan Pelatihan Paralegal Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Momentum tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Selain itu, dilaksanakan pula penandatanganan kesepakatan bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara tentang Pelayanan Hukum dan Pembentukan Produk Hukum Daerah. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas dan berpihak pada masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Minahasa menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH, atas dukungan aktif Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Minahasa. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemkab Minahasa dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses keadilan dan pendampingan hukum yang memadai.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda Plus Provinsi Sulawesi Utara, para Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris Kota/Kabupaten, para Asisten I, para Rektor Universitas, serta pimpinan instansi vertikal.
Bupati Minahasa dalam kegiatan ini turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabag Prokopim, Kabag Hukum, serta jajaran Protokoler.
Kehadiran Bupati Minahasa dalam agenda strategis tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mendukung reformasi hukum, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta memperluas akses bantuan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. (AS)
About the Author
