NarasiSulut.com, Minahasa — Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si., saat menghadiri Penandatanganan Kesepakatan Bersama sekaligus Sosialisasi Antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di SMP Negeri 1 Tondano tersebut digelar oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah serta para kepala sekolah se-Kabupaten Minahasa.
Dalam arahannya, Lynda Watania menekankan pentingnya menjadikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instrumen evaluasi bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, hasil SPI bukan sekadar angka penilaian, tetapi dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik-titik yang masih rawan terhadap praktik korupsi sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah pembenahan.
“Kita harus mengakui secara jujur kelemahan yang masih ada, baik dalam aspek sistem tata kelola, transparansi, pelayanan publik maupun faktor integritas individu aparatur sipil negara,” ujar Lynda.
Ia menyambut positif keterlibatan Forum Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Sulawesi Utara dalam upaya memperkuat pencegahan korupsi di Kabupaten Minahasa. Kehadiran Paksi dinilai dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan edukasi sekaligus pendampingan kepada aparatur.
“Melalui kerja sama ini kita ingin membangun benteng pertahanan moral dan sistemik yang lebih kuat,” katanya.
Lebih lanjut, Sekda meminta seluruh perangkat daerah dan kepala sekolah agar mencermati rekomendasi yang dihasilkan melalui SPI. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi berbagai potensi penyimpangan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, proses pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia.
Lynda juga mengingatkan agar kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti sebatas seremoni. Menurutnya, kerja sama tersebut harus diterjemahkan ke dalam program dan tindakan nyata yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Saya berharap Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara dapat membantu kami melakukan edukasi, asistensi dan penyuluhan antikorupsi yang menyasar hingga ke tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa,” ungkapnya.
Selain penguatan sistem, ia menilai pembangunan budaya integritas harus dimulai dari setiap pribadi aparatur. Sebab, sistem pengawasan yang baik tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya komitmen moral dari orang-orang yang menjalankannya.
“Korupsi tidak akan bisa diberantas hanya dengan sistem yang canggih jika tidak dibarengi dengan integritas manusianya,” tegas Lynda.
Karena itu, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa diajak untuk menjadikan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab sebagai bagian dari pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi pemerintah. Untuk mempertahankannya, seluruh aparatur harus memiliki komitmen bersama untuk menolak praktik gratifikasi, suap maupun pungutan liar dalam bentuk apa pun.
“Kepercayaan publik adalah aset terbesar kita. Mari kita jaga kepercayaan itu dengan menolak segala bentuk gratifikasi, suap maupun pungutan liar,” tandasnya.
Mengakhiri sambutannya, Lynda menyampaikan apresiasi kepada Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara atas sinergi yang telah dibangun bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperluas sehingga upaya pencegahan korupsi semakin kuat dan budaya integritas dapat tumbuh di seluruh lini pemerintahan.
“Mari kita bergandengan tangan, satukan langkah demi mewujudkan Minahasa yang maju, berintegritas dan bebas dari korupsi,” pungkasnya.
Turut hadir Ketua Paksi Sulut Dr. Magdalena Wulur, SE, MAP, Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Leonny Mongi, Kepala Inspektorat Minahasa Dr. Vicky Ch. Tanor, S.Pi., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan Drs. Arthur N. Palilingan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ricky Laloan, SH, serta para kepala sekolah.
About the Author
