NarasiSulut.com, Minahasa – Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa mengalihkan status penahanan mantan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa berinisial DW dari tahanan rumah tahanan (rutan) menjadi tahanan kota. Keputusan tersebut diambil setelah kondisi kesehatan tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang terkait retribusi pasar dilaporkan terus menurun selama menjalani masa penahanan.
Kepala Kejari Minahasa, Rama Eka Darma, S.H., M.H., dalam konferensi pers, Rabu (11/11/2026) malam, menjelaskan bahwa pengalihan status penahanan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan rekomendasi dokter yang menyarankan agar DW mendapatkan perawatan lanjutan.
Rama mengungkapkan, pihaknya menerima pemberitahuan dari Lapas Kelas IIB Tondano pada 6 November 2026 terkait kondisi kesehatan tersangka yang memburuk. DW kemudian dibawa ke RSUD Sam Ratulangi Tondano untuk menjalani pemeriksaan medis hingga akhirnya direkomendasikan menjalani rawat inap.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, DW diketahui mengalami sejumlah gangguan kesehatan, di antaranya fatty liver atau perlemakan hati, batu empedu, kista pada ginjal kiri, serta pembesaran prostat yang disertai kalsifikasi.
Bahkan, kondisi tersangka sempat membutuhkan penanganan intensif. DW juga mengalami kesulitan buang air kecil sehingga harus menggunakan kateter selama menjalani perawatan di rumah sakit.
Atas pertimbangan medis dan alasan kemanusiaan, Kejari Minahasa kemudian memutuskan mengalihkan status penahanan DW menjadi tahanan kota.
Meski demikian, Rama menegaskan bahwa pengalihan tersebut bukan berarti tersangka bebas dari pengawasan. DW tetap diwajibkan mematuhi sejumlah ketentuan, di antaranya menggunakan gelang khusus pemantauan, melakukan wajib lapor, serta berada dalam pengawasan tim intelijen Kejari Minahasa.
“Prinsip utama kami murni karena alasan kemanusiaan. Akses terhadap kesehatan merupakan hak asasi yang fundamental,” tegas Rama.
Sementara itu, penasihat hukum DW, Jahya Tampemawa, S.Pd., S.H., M.H., membenarkan bahwa kliennya masih membutuhkan penanganan medis lanjutan.
Menurut Jahya, gangguan kesehatan yang dialami DW sebenarnya sudah terdeteksi sejak Maret 2026 saat menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Advent Manado. Hasil pemeriksaan ketika itu telah menunjukkan adanya batu empedu, pembesaran prostat, serta kista pada ginjal.
Namun, tindakan medis yang direkomendasikan dokter saat itu belum sempat dilakukan. Keluhan kesehatan kembali muncul selama DW menjalani penahanan, terutama kesulitan buang air kecil yang kemudian mengharuskannya mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Jahya menjelaskan, meskipun kondisi kliennya mulai stabil, DW masih harus menjalani perawatan lanjutan dan hingga kini masih menggunakan kateter. Dokter juga merekomendasikan tindakan medis untuk menangani pembesaran prostat.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kejari Minahasa yang telah mempertimbangkan kondisi kesehatan kliennya dalam mengambil keputusan pengalihan status penahanan. Namun, Jahya menegaskan bahwa perubahan status tersebut tidak menghapus proses hukum yang sedang berjalan.
Diketahui, DW sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang terkait retribusi pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2024. Ia mulai menjalani penahanan sejak 28 Oktober 2026.
Dengan status sebagai tahanan kota, DW tetap berkedudukan sebagai tersangka dan wajib menaati seluruh ketentuan penahanan serta mengikuti proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh kepastian hukum. (AS)
