NarasiSulut.com, Jakarta — Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., MAP, mewakili Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang mengusung agenda percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di JIExpo Convention Center, Jakarta Pusat, tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, pimpinan lembaga keuangan, dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Rakornas TPAKD menjadi forum koordinasi strategis dalam mendorong perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui forum ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam membuka peluang akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kehadiran Wakil Bupati Minahasa dalam kegiatan nasional tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengikuti arah kebijakan dan penguatan koordinasi terkait perluasan akses keuangan bagi masyarakat.
Akses keuangan yang semakin luas diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta kelompok masyarakat produktif lainnya untuk memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, masyarakat dapat mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kesejahteraan keluarga.
Sejumlah pejabat dan pimpinan lembaga turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Gubernur Bank Indonesia, para menteri, Kepala Staf Kepresidenan RI, Kepala Badan Pusat Statistik RI, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara RI, Sekretaris Kabinet RI, Ketua Komisi XI DPR RI, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Partisipasi Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam Rakornas TPAKD diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan, sehingga program perluasan akses keuangan dapat mendukung pembangunan daerah dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan, percepatan akses keuangan diharapkan tidak hanya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan, tetapi juga menjadi salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia. (AS)
About the Author
