NarasiSulut.com, Minahasa – Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP, bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS., MAP, serta Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Minahasa, Selasa (28/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Minahasa, Franky Wolayan, SE, didampingi Wakil Ketua DPRD Putri M. Pontororing, SE, dan Adrie Kamasi, SH., MH.
Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan bahwa dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan pedoman awal dalam penyusunan APBD yang disusun dengan mengacu pada arah pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
“Melalui pembahasan KUA dan PPAS ini, kami berharap terjalin sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga APBD Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara tepat sasaran, efisien, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Minahasa,” ujar Bupati.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa, Franky Wolayan, SE, menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pembahasan anggaran secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berkomitmen membahas dokumen KUA-PPAS ini secara cermat dan objektif. Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar APBD 2027 benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat,” kata Franky Wolayan.
Penyampaian KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam proses penyusunan APBD, yang selanjutnya akan dibahas bersama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan DPRD sebelum ditetapkan menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna turut dihadiri unsur Forkopimda atau yang mewakili, anggota DPRD Kabupaten Minahasa, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, para tim ahli dan pakar DPRD Kabupaten Minahasa, serta perwakilan instansi vertikal. Seluruh rangkaian sidang berlangsung dengan lancar sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta pembangunan Minahasa yang berkelanjutan. (AS)
About the Author
