NarasiSulut.com, Minahasa – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.AP., memimpin Rapat Evaluasi Progres Pelaporan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Risk Based Surveillance (RBS) Tahun 2026, Kamis (3/9/2026).
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Kerja Wakil Bupati Minahasa dan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mengevaluasi perkembangan pelaporan serta memastikan pemenuhan indikator dan tindak lanjut program berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Vanda Sarundajang menekankan pentingnya koordinasi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam memenuhi setiap aspek pelaporan MCSP-RBS. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui progres yang telah dicapai sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih perlu segera ditindaklanjuti.
“Setiap perangkat daerah perlu memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan data dan pelaporan. Koordinasi harus terus diperkuat agar seluruh indikator dapat dipenuhi dengan baik dan tepat waktu,” ujar Vanda.
Menurutnya, pelaporan yang baik tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan administrasi, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pencegahan.
Wakil Bupati juga meminta perangkat daerah terkait untuk terus melakukan pemutakhiran data dan memastikan setiap tindak lanjut dilaksanakan secara terukur. Dengan demikian, progres pelaporan MCSP-RBS Tahun 2026 dapat terus ditingkatkan.
Rapat ini turut dihadiri Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, Kepala BKPSDM, Kepala Bappelitbangda, Kepala Bapenda, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PUPR, Kasat Pol-PP, Kabag PBJ, Kabag Hukum, serta Kabag Prokopim.
Melalui rapat evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelaporan, pengawasan, dan langkah-langkah pencegahan guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
