NarasiSulut.com, Minahasa – Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu fokus dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut tercermin dalam kehadiran Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P. (VaSung), mewakili Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., pada Rapat Koordinasi Pengawasan Peran Gubernur Bersama Komisi II DPR RI, Senin (12/10/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus membahas peran gubernur dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, diwakili oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H. Turut hadir anggota Komisi II DPR RI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRD, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Sulawesi Utara.
Sejumlah anggota Komisi II DPR RI yang hadir, yakni Dede Yusuf Macan Effendi, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Bob Andika Mamana Sitepu, Ahmad Irawan, Dadang M. Naser, Ahmad Wazir Noviadi, Longki Djanggola, Ali Ahmad, Mardani Ali Sera, Aus Hidayat Nur, dan Ahmad Heryawan.
Pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut menitikberatkan pada pentingnya komunikasi yang efektif, penyelarasan pemahaman, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian, khususnya dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota serta memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Forum ini juga memberikan ruang bagi peserta untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangan mengenai pelaksanaan pengawasan pemerintahan daerah. Terpantau media ini, kegiatan turut diisi dengan sesi tanya jawab yang berlangsung sebagai sarana bertukar informasi dan memperdalam pemahaman terhadap materi yang dibahas.Kehadiran Wabup Vanda Sarundajang dalam kegiatan tersebut menunjukkan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, lembaga legislatif, dan unsur Forkopimda.
Melalui koordinasi yang berkesinambungan, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan semakin terarah, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendukung upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sinergi antarlembaga diharapkan mampu mendorong pelaksanaan kebijakan yang tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Minahasa dan Sulawesi Utara secara luas. (Red)
About the Author
